Rancangan Awal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan

The Bill of Amendment of the Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province
The Bill of Amendment of the Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province According to Second Level Conference/Decision Round in Plenary Meeting on July 15, 2021
RUU Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Naskah Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Berdasarkan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna DPR 15 Juli 2021
Artikel Tentang Monitoring dan Evaluasi Legislasi
Berikut ini beberapa artikel tentang urgensi dan dinamika praktik monitoring dan evaluasi legislasi di Indonesia. Ada juga perbandingannya dengan Inggris, India, dan Perancis yang dibuat oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD)
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021
Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024
Alokasi Waktu Rapat dan Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021

(Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah 8 April 2021)
Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Masa Sidang adalah masa DPR melakukan melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR. Adapun masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja dan pertemuan dengan konstituen.
Search
Recent Posts
- Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
- Kesimpulan Evaluasi Prolegnas, Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029, Perubahan Kedua RUU Prolegnas Prioritas 2025, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
- Daftar Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, Prioritas 2026, dan Perubahan Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029




Recent Comments